June 19, 2008

PP No. 2 Tahun 2008, Sebuah Legalisasi Pengalihan Fungsi Lahan Hutan Lindung

Posted in Uncategorized tagged at 1:31 am by cocomerina

Pada bulan April 2008, Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 yang berisi tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kawasan hutan untuk kepetingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Jika kita hendak melihat bentuk sederhana dari peraturan tersebut, maka kita dapat menganalogikan dengan tuan tanah yang menyewakan lahan miliknya kepada pihak kedua dan pada akhirnya tuan tanah akan menerima kompensasi dari aktivitas sewa menyewa tersebut.

Banyak pihak yang pada akhirnya menentang disahkannya undang-undang tersebut. Anggapan yang tersebar di masyarakat dan para penggiat konservasi adalah betapa pemerintah tidak peka akan semakin kritisnya kondisi hutan lindung di negeri ini. Pemerintah dirasa tidak konsisten dengan semangat memerangi pemanasan global, terlebih kita telah menjadi tuan rumah untuk Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perubahan Iklim yang berlangsung di Bali, akhir tahun 2007.

Presiden RI, Bambang Susilo Yudhoyono, mengungkapkan pada lembaga berita Antara bahwa tujuan diterbitkannya PP ini justru untuk meminimalisasi kerusakan hutan yang memang sudah sangat mengkhawatirkan. PP No. 2 tahun 2008 merupakan lanjutan dari PP 1/2004 sebagai revisi UU 41/1999 yang ditindaklanjuti oleh Kepres 41/2004 yang diterbitkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Megawati. PP tersebut mengatur izin bagi 14 perusahaan tambang untuk beroperasi di kawasan hutan lindung.

Agar penggunaan lahan hutan lindung lebih terorganisasi, ditambah lagi tidak adanya dana pada pemerintah untuk merehabilitasi hutan lindung yang sudah rusak, maka dikeluarkanlah peraturan ini. Diharapkan hasil kompensasi yang masuk ke pemerintah dapat dipergunakan untuk merehabilitasi wilayah hutan lindung lain yang rusak.

Kendati tujuan yang melandasi terbitnya PP ini adalah upaya memerangi kerusakan hutan yang lebih parah lagi, namun dengan dikeluarkannya PP ini, pemerintah seakan melegalisasi pengubahan lahan hutan lindung dan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan asalkan membayar kompensasi yang ditetapkan. Pada PP sebelumnya, izin pinjam pakai kawasan hutan selalu dibarengi kewajiban perusahaan untuk mencari areal pengganti atas lahan yang mereka gunakan. Disebabkan semakin sulitnya mencari lahan untuk areal pengganti, maka pemerintah menetapkan kompensasi tersebut.

Yang harus disadari adalah laju deforestasi hutan-hutan di Indonesia semakin lama semakin cepat. Apabila alih-alih para pengusaha mencari lahan pengganti mereka malah membayar kompensasi, maka bisa kita bayangkan bersama berapa banyak hutan yang akan terbuka karena itu semua dapat digantikan dengan uang.

Apabila pemerintah tidak mencabut PP ini, maka bersiaplah untuk menghadapi bencana ekologis yang lebih hebat di masa yang akan datang. Dikhawatirkan PP ini hanya akan menjadi fasilitator utama yang akan mendatangkan bencana akibat laju degradasi hutan yang semakin tidak terkendali akibat diciptakannya penyelesaian akan masalah sulitnya para pengusaha untuk mencari areal pengganti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: